Kebetulan saya minggu kemarin ada urusan keluarga ke Solo. Saya berangkat ke Solo dengan menumpang pesawat murah (low cost carrier) Air Asia dari Kuala Lumpur. Memang di dalam pesawat hampir semuanya adalah TKI asal Solo dan sekitarnya. Pada saat akan keluar dari terminal setelah melalui meja imigrasi, seorang petugas dengan badge BPTKI kalau nggak salah di kemejanya menanyakan kepada saya “baru pulang kerja ya…, lewat sana kalau baru pulang kerja” sambil menunjuk ke arah lain di mana ditempat itu sudah ada sebuah meja lengkap dengan petugas-petugas yang sedang ” menginterogasi” TKI. Saya menjawab “apa urusannya saya pulang kerja kek, liburan kek, itu urusan saya” sambil berlalu melalui pintu keluar. Saya sangat marah dengan sikap petugas tersebut yang menganggap saya TKI yang baru pulang kerja dari Malaysia. Kemudian saya pikir, TKI yang harus lewat melalui meja petugas itu diapain ya? Jangan-jangan diperas duitnya buat bayar ini itu. Kasihan mereka itu sudah di negeri sendiri susah memperoleh pendidikan yang layak, kemudian susah mencari pekerjaan, mereka sudah berinisiatif mencari pekerjaan di luar negeri yang jauh dari kampung halaman mereka, eeh, setelah pulang mereka ditodong lagi hasil jerih payah mereka selama ini. Padahal pada saat mereka berangkat mereka sudah harus berurusan dengan agen, membayar sejumlah duit, bayar fiskal (atau harus susah payah memperoleh NPWP, biar bebas fiskal).

Memikirkan kejadian ini, saya berpikir, Indonesia itu negara apa ya? Dibilang negara kapitalis, buktinya negara mengatur banyak hal tetek bengek dari pajak macam2, bikin KTP harus bayar mahal, bikin pasport diinterogasi macam2. Dibilang negara sosialis tapi rakyat dibiarin kelaparan sehingga harus bersusah payah bertahan hidup dan yang sudah tidak tahan mencari alternatif kerja ke luar negeri. Betul juga kata budayawan Emha Ainunn Najib “negara ini sudah batal menjadi sebuah negara” karena pemerintah gagal melindungi dan mengayomi rakyatnya. Malah pemerintah memeras rakyatnya dan berlindung di balik hukum dan undang-undang.

Saya teringat beberapa tahun yang lalu kebetulan istri saya kebagian warisan sawah yang lumayan besar dari orang tuanya yang meninggal. Sawah itu berada di tengah sebuah perkampungan dengan rumah-rumah dusun yang kecil di sekelilingnya. Saat itu ada seseorang yang mengaku keturunan dari pemilik sawah itu sebelumnya dan mengklaim sawah itu sebagai masih milik moyangnya sehingga harus dikembalikan kepadanya sebagai pewaris. Saya dengar dia mendapat dukungan dana dari seorang toke’ yang ingin memiliki sawah tersebut karena daerah lokasi sawah itu dianggap “hokie”. Maka setelah itu berjalanlah proses peradilan yang tidak ada habis2nya selama beberapa tahun. Mulai dari pengadilan negeri kabupaten, pengadilan tinggi hingga ke Mahkamah
Agung (MA). Herannya, setiap kali kami memenangkan perkara itu, kami dimintai dana oleh hakim yang memutuskan perkara tersebut, dan anehnya lagi, Kepala Pengadilan Negeri dan Tinggi tersebut juga ikut2an meminta “hadiah” atas keputusan tersebut. Dia berkata “ah itu khan buat hakimnya, kalau buat saya lain lagi”. Dalam kasus tersebut, penggugat mengajukan banding hingga ke tingkat MA. Tapi karena surat2 dan bukti kami lebih  kuat, maka kami memenangkan kasus tersebut. Saya pikir waktu itu, MA sudah bener nih, tapi malah petinggi MA minta tanda terima kasih sebesar sejumlah uang tertentu (hingga ratusan juta rupiah) kepada kami agar keluar surat keputusan kemenangan tersebut. Mereka berdalih bahwa itu bukan suap tapi tanda terima kasih. Akhirnya keluarlah surat keputusan tersebut setelah mereka diberi “angpaw” tersebut. Terbayang pihak penggugat pasti sudah mengeluarkan uang berjumlah cukup besar untuk mengajukan gugatan tersebut. Jadi memang benar pepatah yang mengatakan “menang jadi arang, kalah jadi abu” karena dua pihak yang bertikai sama2 kalah (kalah duit sama aparat pemerintah).

Itulah pengalaman saya beberapa tahun lalu dan mungkin pernah dialami oleh kawan2 lain dan menganggap sudah maklum terjadi di negara tercinta kita ini.

Kembali ke Emha, beliau mengatakan bahwa rakyat telah mempunyai hak dan kedaulatan terhadap negara ini sejak dari “brojol” ke dunia ini, tapi kenyataannya, mereka harus memohon-mohon ke negara (dalam hal ini pemerintah) untuk diakui sebagai warga negara dengan membayar untuk membuat KTP, akte kelahiran, malah kalau mau bikin paspor untuk ke luar negeri ditanyain ini itu, misalnya mau kerja ya ke luar negeri, atau pertanyaan lain yang membuat gemes. Menurut saya apa urusannya dia nanya ini itu, saya mau kerja kek, liburan kek, ngabisin duit kek di luar negeri apa urusannya? Mempunyai pasport adalah hak bagi semua orang. Apalagi kita sudah membayar untuk memperolehnya. Kemudian yang saya heran juga, setiap membuat pasport, nomornya berubah terus. Saya pikir kok nggak dibuat sama aja kalau memperpanjang, khan semua data sudah ada misalnya sidik jari, akte dll. Apa data itu setelah diperoleh mereka langsung dibuang? Sehingga harus memperoleh data baru. Di negara asing misalnya Malaysia ini, setiap kelahiran seorang anak langsung diberi akte kelahiran, kemudian pada umur 16 tahun langsung diberi KTP, lalu kalau mau ke luar negeri langsung boleh membuat pasport, dan semua tanda pengenal ini sama nomornya sehingga warga negaranya mudah mengingat nomor tersebut, tidak berbeda masing2 seperti di Indonesia.

Sekian dulu tulisan saya tentang ironi sebuah negara besar ini, saya sambung lagi di lain waktu. Terima kasih yang mau membaca dan kita bisa sharing mengenai kondisi negara kita ini.

COMMUNISM
You have 2 cows.
The State takes both and gives you some milk.

FASCISM
You have 2 cows.
The State takes both and sells you some milk.

NAZISM
You have 2 cows.
The State takes both and shoots you.

BUREAUCRATISM
You have 2 cows.
The State takes both, shoots one, milks the other, and then throws the
milk away…

TRADITIONAL CAPITALISM
You have two cows.
You sell one and buy a bull.
Your herd multiplies, and the economy grows.
You sell them and retire on the income.

SURREALISM
You have two giraffes.
The government requires you to take harmonica lessons

AN AMERICAN CORPORATION
You have two cows.
You sell one, and force the other to produce the milk of four cows.
Later, you hire a consultant to analyse why the cow has dropped dead.

ENRON VENTURE CAPITALISM
You have two cows.
You sell three of them to your publicly listed company, using letters of
credit opened by your brother-in-law at the bank, then execute a
debt/equity swap with an associated general offer so that you get all four
cows back, with a tax exemption for five cows.
The milk rights of the six cows are transferred via an intermediary to a
Cayman Island Company secretly owned by the majority shareholder who sells
the rights to all seven cows back to your listed company.
The annual report says the company owns eight cows, with an option on one
more.
You sell one cow to buy a new president of the United States , leaving you
with nine cows.
No balance sheet provided with the release.
The public then buys your bull.

THE ANDERSEN MODEL
You have two cows.
You shred them.

A FRENCH CORPORATION
You have two cows.
You go on strike, organise a riot, and block the roads, because you want
three cows.

A JAPANESE CORPORATION
You have two cows.
You redesign them so they are one-tenth the size of an ordinary cow and
produce twenty times the milk.
You then create a clever cow cartoon image called ‘Cowkimon’ and market it
worldwide.

A GERMAN CORPORATION
You have two cows.
You re-engineer them so they live for 100 years, eat once a month, and
milk themselves.

AN ITALIAN CORPORATION
You have two cows, but you don’t know where they are.
You decide to have lunch.

A RUSSIAN CORPORATION
You have two cows.
You count them and learn you have five cows.
You count them again and learn you have 42 cows.
You count them again and learn you have 2 cows.
You stop counting cows and open another bottle of vodka.

A SWISS CORPORATION
You have 5000 cows. None of them belong to you.
You charge the owners for storing them.

A CHINESE CORPORATION
You have two cows.
You have 300 people milking them.
You claim that you have full employment, and high bovine productivity.
You arrest the newsman who reported the real situation.

AN INDIAN CORPORATION
You have two cows.
You worship them.

A BRITISH CORPORATION
You have two cows.
Both are mad.

AN IRAQI CORPORATION
Everyone thinks you have lots of cows.
You tell them that you have none.
No-one believes you, so they bomb the **** out of you and invade your
country.
You still have no cows, but at least now you are part of a Democracy… .

A NEW ZEALAND CORPORATION
You have two cows.
The one on the left looks very attractive.

AN AUSTRALIAN CORPORATION
You have two cows.
Business seems pretty good.
You close the office and go for a few beers to celebrate.

INDONESIAN CORPORATION
You have two cows.
Both are stolen.
You then sell both.
You then stash the money to a very obscure non-budgetary account.
You then throw some of the money to political parties for campaign funds,
but you keep most of it for yourself.

Hal lain yang menyiratkan kurangnya komunikasi politik pemerintahan saat ini adalah beberapa pernyataan Wapres JK yang sangat konyol menanggapi beberapa persoalan di tanah air. Contoh yang paling terakhir adalah pernyataan JK bahwa kelangkaan BBM adalah bukti keberhasilan program konversi minyak tanah ke elpiji. Tentu ini adalah suatu pernyataan yang konyol dari seorang yang notabene adalah orang nomor 2 di negara yang kaya minyak dan gas ini. Kebijakan konversi mitan ke elpiji yang dilancarkan pada masa pemerintahannya sepatutnya dipersiapkan dulu infrastruktur elpiji agar dapat diperoleh oleh rakyat  di hampir seluruh pelosok negeri. Produksi dan distribusi harus dipikirkan dengan didahului survei mengenai kebutuhan real elpiji di masyarakat yang akan menggantikan mitan tersebut. Dengan kebijakan yang dikeluarkan secara asal-asalan tersebut terbukti bahwa pemerintah tidak siap untuk melaksanakan kebijakannya sendiri. Sehingga terkesan kebijakan tersebut merupakan titipan dari pihak-pihak yang diuntungkan misalnya pembuat tabung gas, surveyor program konversi dll.

Pernyataan wapres memang banyak yang kedengarannya konyol dan bahkan dapat dianggap menyentil pihak lain, misalnya pernyataannya mengenai kontrak Exxon Mobil di Natuna dengan menyatakan bahwa biarpun Obama jadi presiden AS, Exxon Mobil tetap harus hengkang dari Natuna. Mungkin memang sering ada intervensi dari seorang presiden AS berkait suatu kontrak migas di suatu negara tapi pernyataan beliau dengan mengaitkannya dengan Obama terkesan sangat konyol, apa tidak ada kata-kata lain yang lebih bijak?

Masih banyak lagi komentar-komentar dari wapres dan beberapa mentri kabinet SBY yang bisa dikatakan kurang secara komunikasi politik yang kalau kita sebutkan di sini tentu nantinya akan sangat panjang daftarnya. Sepertinya mereka harus lebih belajar mengenai komunikasi politik agar tidak terpeleset dalam kesalahan perkataan kepada publik yang sekarang ini sudah lebih kritis dibanding masa lampau.

Salah satu issue yang hangat adalah bagaimana dengan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, apakah mereka masuk subjek pajak dalam negeri ataukah subjek pajak luar negeri. Apabila masuk dalam subjek pajak dalam negeri maka mereka harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga dan harus mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak yang nantinya akan dikenai pajak yang cukup besar untuk ukuran penghasilan di Indonesia. Tidak dipikirkan bahwa di luar negeri, biaya hidup TKI tersebut berbeda dengan di Indonesia. Jadi pajak yang harus dibayarkan akan menghabiskan tabungan TKI tersebut. Dalam hal ini pemerintah berlaku zalim terhadap tenaga kerja tersebut. Di dalam negeri tidak disediakan lapangan kerja, tapi ingin mengadu nasib ke luar negeri malah dikenakan pajak yang tinggi. Ini gimana tho, tidak mendukung untuk memperoleh pekerjaan yang layak tapi malah membuat tenaga kerja tersebut menjadi sapi perahan. Akibat dari pelaksanaan kebijakan tersebut dapat membuat banyak tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Malas untuk pulang ke Indonesia karena jika mereka akan kembali ke negara tempat kerja mereka akan dikenakan fiskal yang tinggi

2. Banyak yang akan mengajukan untuk menjadi penduduk tetap negara lain karena merasa rugi menjadi penduduk Indonesia

3. Tidak mengirimkan remittans dari uang hasil keringat mereka di luar negeri karena nanti akan terlacak oleh aparat pajak dan dikenakan pajak yang tinggi atas harta mereka tersebut

4. Mengalihkan asset-asset mereka di dalam negeri ke negara tempat mereka bekerja karena takut dikenakan pajak yang tinggi atas asset-asset mereka ini.

Masalah yang kedua adalah pada masa transisi dari kebijakan yang lama ke kebijakan yang baru belum sepenuhnya dapat dijabarkan dalam tingkat pelaksana di lapangan (setiap exit point) baik bandara, pelabuhan atau perbatasan darat dengan negara lain. Kebijakan di satu exit point bisa berbeda sehingga kadang orang yang akan berangkat ke luar negeri akan dirugikan dengan kebijakan terkait. Semua aparat harus diberikan sosialisasi kebijakan yang menyeluruh, detil dan jelas agar tidak terjadi kerancuan dalam pelaksanaan di masing-masing exit point tersebut. Masalah ini pernah timbul saat teman saya menanyakan ke kantor pelayanan pajak di Jakarta tentang apakah warga Indonesia yang kerja di luar negeri wajib punya NPWP dijawab oleh petugas bahwa wajib tetapi saat saya menanyakan hal yang sama di Bandung dijawab terserah kita mau punya atau tidak. Ini sudah menunjukkan pemahaman dan penjabaran yang berbeda dari satu kebijakan di tingkat pelaksana.

Yang ramai dipertanyakan adalah apakah selama ini wajib pajak yang telah ada telah maksimal pembayaran pajaknya. Kita sudah banyak mendengar bahwa perusahaan-perusahaan besar banyak yang kongkalikong dengan petugas pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut. Maka dengan menyogok sejumlah uang pada oknum petugas pajak, maka simsalabim SPT bisa berubah banyak.

Selama ini pajak yang telah diperoleh pemerintah sebenarnya dikemanakan ya? karena kita liat, jalan tol dibiayai pinjaman luar negeri atau investor swasta, impor beras dan komoditas pangan lainnya dari ngutang ke lembaga keuangan seperti World Bank, ADB dll, bahkan membangun sarana-prasarana umumpun juga ngutang. Senang sekali pemerintah kita ini ngutang. Jadi pajak yang sudah ada selama ini kemana larinya?Jalan-jalan umum yang menghubungkan antar propinsi sebagian besar merupakan peninggalan Belanda, sangat sedikit yang dibuat oleh pemerintah kita. Kemudian pemasukan kita banyak dari kontrak karya pertambangan dan perminyakan (Freeport, Exxon, dll) mana hasilnya? Bahkan rakyat Papua masih sebagian besar miskin tapi tanahnya dikeruk habis-habisan.

Bagaimana ini?Kita harus belajar dari negara tetangga kita yang telah menyalib kita dari segi ekonomi misalnya Malaysia. Jalan bebas hambatan dan jalan raya semuanya dibuat pada pemerintahan sendiri. Fasilitas umum nyaman, transportasi bagus, ada smart tunnel untuk menghindari banjir di ibu kota negara. Di Indonesia? Bahkan proyek monorel dan banjir kanal timur sampai sekarang tidak jelas juntrungannya.

Saya sangat prihatin dengan situasi yang ada di Indonesia sekarang. Mau kemana dibawa Indonesia ini? Mau jadi pengemis utang di masa depan?Mau jadi kapitalis sejati melebihi AS?Mau jadi negara konsumtif terbesar di dunia?